Follow Us:
  • Provinsi Papua Barat Berikan Bantuan Kepada 6 Kabupaten dan 1 Kota

    Ditulis pada : August 19th, 2016 | Penulis : Riska Humas | Kategori : Berita, Ekonomi

    13995587_883356478435143_2811471286549539708_o 14047341_883356525101805_9009644712990297540_oAtas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Barat “Abraham O. Atururi” menyerahkan bantuan hibah pengadaan perahu fiber dan motor tempel 15 PK untuk kelompok masyarakat di 6 Kabupaten dan 1 Kota, bantuan perahu longboat dan motor tempel 40 PK juga akan diberikan bagi Kepala Distrik di 6 Kabupaten. Penyerahan bantuan berlangsung Jumat (19/8) kemarin di Pelabuhan Perikanan Sorong. Penyerahan disaksikan oleh Jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, Asisten III Setda Kota Sorong, Wadanlantamal XIV Sorong, forum komunikasi pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    14068590_883356455101812_1740214259665125411_o 14086274_883357668435024_8575978731884450181_oBantuan tersebut diserahkan untuk merangsang, menghidupkan dan merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya di wilayah pesisir sebagai alat transportasi dalam menunjang operasional pemerintah distrik sehingga kegiatan pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara maksimal hingga ke kampung-kampung.
    Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota sehinga berdampak pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan distrik.

    Gubernur Provinsi Papua Barat juga berpesan kepada para penerima bantuan agar menggunakan bantuan secara baik dan bertanggung jawab sehingga terjadi peningkatan aktivitas masyarakat pesisir dan distrik baik berupa penangkapan dan penjualan ikan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya.
    Adapun bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui APBD, badan pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2016 berupa bantuan perahu fiber dan motor tempel 15 PK bagi masyarakat pesisir lokal Papua di Kabupaten dan Kota berjumlah 235 unit dengan rincian untuk Kota Sorong diberikan sebanyak 25 unit, sementara Manokwari, Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Manokwari Selatan masing-masing diberikan sebanyak 35 unit.
    Bantuan untuk kepala distrik pada 6 Kabupaten diberikan sebanyak total 25 unit, diantaranya bantuan Longboat untuk distrik di Raja Ampat sebanyak 5 unit, untuk Sorong Selatan, Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Teluk Wondama diberikan masing-masing sebanyak 4 unit longboat.
    Sementara bantuan fasilitasi usaha untuk masyarakat pesisir diberikan perahu fiber dan motor katinting kepada Kabupaten Sorong sebanyak 30 unit.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan rasa tanggung jawab dan jangan menyimpan atau menjualnya untuk keperluan keluarga sendiri karena penerima bantuan ini merupakan hasil koordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat dengan beberapa instansi lain yang terkait dengan proposal bantuan yang sudah pernah diterima.
    “Harapan saya agar kelompok penerima dapat memanfaatkan hal ini secara baik untuk perbaikan peningkatan ekonomi keluarga dan ekonomi bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir” tandasnya.

    Komentar Anda

    Leave a Reply

    Video Profil Kota Sorong

    Kegiatan Walikota & Wakil

    Facebook Fanspage

    Humas Sorong Kota menambahkan foto baru ke album: Foto Kronologi. ... See MoreSee Less

    View on Facebook

    Humas Sorong Kota memperbarui foto sampulnya. ... See MoreSee Less

    View on Facebook

    Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd secara resmi menutup Sidang Paripurna IV DPRD Kota Sorong masa Sidang Tahun 2017 dan Penyerahan Rekomendasi Hasil Pembahasan DPRD Kota Sorong tentang LKPJ Walikota Sorong Tahun Anggaran 2016, diruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kota Sorong (28/04).

    Dalam pidatonya Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, S.Pd, M.M.Pd mengatakan sesuai peraturan perundang undangan DPRD Kota Sorong telah melakukan pembahasan serta kajian kajian selama kurang lebih satu minggu terhadap LKPJ Walikota Sorong Tahun 2016 dan dalam pembahasan serta kajian kajian yang ada maka LKPJ Walikota Sorong Tahun Anggaran 2016 sudah Terarah sesuai dengan penyusunan APBD Tahun 2016, adapun masih terdapat hal hal yang belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016, telah kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah (Walikota dan jajarannya) melalui Rekomendasi untuk dilaksanakan melalui program program Tahun Anggaran 2017.

    Dari hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong memberikan apreseasi kepada Walikota beserta jajarannya. Ditambahkannya yang telah kita lakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sorong.

    Walikota dalam sambutannya mengatakan sesuai tuntutan undang undang, LKPJ harus di sampaikan kepada DPRD sebagai wahana untuk melakukan penilaian dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya Pemerintahan.
    Adapun muatan LKPJ sekurang kurangnya menjelaskan diantaranya pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan belanja daerah.

    Walikota juga menyapaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong atas dedikasi dan kerjasamanya telah menyelesaikan pembahasan materi LKPJ Walikota Sorong Tahun Anggaran 2016.
    ... See MoreSee Less

    View on Facebook

    KEMBALI LAGI PANTAU PASAR REMU
    ================================

    Walikota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau,MM menunjukkan keseriusannya terhadap perkembangan pembangunan lapak lapak sementara bagi pedagang pasar sentral remu Kota Sorong.
    Keseriusan Walikota itu ditunjukkan dengan kembali meninjau lansung perkembangan pembangunannya
    (28/04). Ikut hadir bersama Walikota Ketua dan anggota DPRD Kota Sorong terkait, Sekretaris Daerah Kota Sorong bersama pimpinan SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Kata Walikota pantauan hari ini bertujuan untuk melihat kembali perkembangan pembangunan lapak lapak yang ada, apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, petunjuk yang harus di ikuti hanya satu yaitu petunjuk Walikota, bukan yang lain, hal itu dikatakan Walikota kepada kontraktor dan SKPD teknis yang telah ditunjuk untuk menangani pembangunannya. Karena jika banyak orang berikan petunjuk, maka nantinya akan berpengaruh kepada percepatan penyelesaian pembangunan lapak lapak tersebut.

    Bagi Walikota, petunjuk yang telah diberikan itu bertujuan agar nantinya jika telah selesai dikerjakan, lapak lapak itu akan dibagikan juga kepada orang papua yang selama ini berjualan diatas tanah karena tidak tersediannya falitas berjualan.
    Ditegaskan Walikota Pembagian lapak lapak tersebut akan memprioritaskan orang papua, karena baginya orang papua harus lebih diperhatikan dinegerinya sendiri.

    Akhirnya Walikota berharap, pembangunannya segera diselesaikan, agar para pedagang bisa kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa.
    ... See MoreSee Less

    View on Facebook

    ASN KOTA SORONG HARUS MENJADI CONTOH DALAM PEMBAYARAN PAJAK NEGARA
    =============================================Walikota Sorong membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendaharawan dalam Pemungutan PPh dan PPN dilingkungan Pemerintah Kota Sorong, didampingi Sekretaris Daerah Dra. Welly Tigtigweria dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong Simon Petrus Siwi, dan para bendahara Dinas, Badan maupun Bagian Setda Kota Sorong, bertempat di gedung samusiret, (27/04).

    Dalam sambutannya Walikota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau, MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kantor pelayanan pajak pratama sorong yang mempunyai niat baik memberikan sosialisasi serta pemahaman dalam pembayaran pajak negara kepada para bendahara-bendahara dilingkungan pemkot sorong.

    Walikota juga mengharapkan kepada ASN dikota sorong yang mempunyai tanggungjawab mengelola keuangan untuk selalu mempergunakan anggaran sesuai kebutuhan, dan setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran harus juga mengacu pada undang-undang perpajakan, di akhir sambutannya Walikota menghimbau kepada para bendahara maupun ASN kota sorong untuk menjadi contoh dan teladan yang baik dalam hal menaati Pajak Negara.
    ... See MoreSee Less

    View on Facebook
     
    Copyright © 2013 - 2014 | Website Resmi Pemerintah Kota Sorong
    Website ini dikelola oleh Kantor PDE Kota Sorong